Zilenialnews.com, Bandung - Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid menegaskan bahwa humas pemerintah tidak boleh hanya berperan sebagai penyampai informasi. Di tengah disrupsi digital dan maraknya disinformasi, humas harus menjadi garda terdepan dalam membentuk persepsi publik dan menangkal hoaks.
"Kita tidak bisa hanya reaktif, sekadar merespons ketika isu sudah berkembang liar. Humas harus proaktif, membangun narasi yang solid, dan memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar sejak awal," ujar Meutya saat membuka Rapat Koordinasi dan Pelatihan Humas Pemerintah bertema Sinergitas Humas Pemerintah Mewujudkan Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045 di Pusdiklat Kemkomdigi, Jakarta, Rabu, 26 Februari 2025.
Sinergi Humas: Strategi Nasional dalam Mengelola Narasi Publik
Meutya menekankan bahwa sinergi antarhumas pemerintah bukan sekadar kerja sama teknis, tetapi strategi nasional dalam mengelola opini publik.
"Seperti tim sepak bola, tanpa koordinasi, strategi, dan eksekusi yang tepat, kita bisa kalah dalam pertarungan opini publik," katanya.
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemerintah tidak boleh kalah oleh hoaks dan narasi liar. Oleh karena itu, humas harus bersatu, satu suara, dan memastikan kebijakan pemerintah dipahami dengan baik oleh masyarakat.
Adaptasi di Era Digital: Humas Harus Kreatif dan Inovatif
Meutya menyoroti perubahan pola konsumsi informasi masyarakat yang kini lebih banyak mengandalkan media sosial.
Survei Katadata Insight Center (2022)
73% pengguna internet di Indonesia mengakses informasi melalui media sosial.
Survei IDN Research Institute (2025)
43% Millennial dan Gen-Z lebih percaya informasi dari media sosial dibandingkan media konvensional.
"Karena itu, kita tidak bisa lagi hanya mengandalkan cara lama. Humas pemerintah harus lebih kreatif, inovatif, dan mampu beradaptasi dengan tren digital," tegasnya.
Menurutnya, akses terhadap informasi yang benar bukan hanya kebutuhan, tetapi juga hak asasi manusia yang harus dijamin.
"Jika ada yang menyebarkan informasi yang salah, kita tidak boleh diam. Kita harus lawan bersama-sama," tambahnya.
Humas sebagai Pemimpin Wacana Publik
Mengutip pemikir komunikasi Marshall McLuhan, Meutya menegaskan bahwa teknologi komunikasi memiliki dampak sosial dan budaya yang luas.
Oleh karena itu, peran humas pemerintah bukan hanya menyampaikan informasi, tetapi menjadi pemimpin dalam membentuk wacana publik yang sehat.
"Kita tidak boleh hanya menjadi bagian dari percakapan. Kita harus menjadi pengarah percakapan," katanya.
Menkomdigi juga mengapresiasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) yang menjadi pilar utama dalam membangun ekosistem komunikasi publik yang kredibel.
Komunikasi: Kunci Keberhasilan Kebijakan Publik
Sementara itu, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan, Hasan Nasbi, menekankan bahwa setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah harus memiliki tenaga komunikasi yang profesional dan adaptif terhadap perubahan zaman.
"Komunikasi bukan sekadar pelengkap kebijakan, tetapi bagian dari strategi utama keberhasilan kebijakan itu sendiri. Tanpa komunikasi yang baik, kebijakan yang bagus pun bisa gagal dipahami masyarakat," ujarnya.
Meutya dan Hasan sepakat bahwa dengan sinergi yang kuat antar humas pemerintah pusat dan daerah, ruang komunikasi publik yang positif dan kredibel dapat terwujud.
"Narasi yang benar tidak akan terbentuk dengan sendirinya. Kita yang harus menciptakannya. Jika kita tidak bersuara, pihak lain yang akan mengisi ruang publik dengan informasi yang belum tentu benar. Humas pemerintah harus bergerak lebih cepat, lebih cerdas, dan lebih strategis," pungkas Meutya.
Editor: Redaksi Zilenialnews
Sumber: Humas Bandung